LOKAKARYA REVIEW & REVISI DOKUMEN RKU/RKT

LOKAKARYA REVIEW & REVISI DOKUMEN RKU/RKT

samanta.id , Senin (25/19) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership) merupakan sebuah organisasi multipihak, mengadakan kegiatan lokakarya pendampingan penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) di More »

Akselerasi BDT Lombok Utara Belum Akurat

Akselerasi BDT Lombok Utara Belum Akurat

Program penanganan kemiskinan membutuhkan BDT yang akurat. More »

KUNJUNGAN TIM VERIFIKASI KEMENTRIAN LHK

KUNJUNGAN TIM VERIFIKASI KEMENTRIAN LHK

HUTAN UNTUK RAKYAT Masyarakat  Gumantar Hidup Senang Dan Tenang …!!! SAMANTA- Tim Verifikasi dari kementrian LHK  Jakarta bersama KPH Rinjani Barat dan SAMANTA selaku LSM pendamping melakukan kunjungan dalam rangka mendukung program perhutanan More »

Mendampingi Perekaman Pengurusan Adminduk Gratis

Mendampingi Perekaman Pengurusan Adminduk Gratis

Mitra Peduli Samanta NTT_ Mendampingi masyarakat dalam perekaman KTP yang berlangsung di Desa Meorumba Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur  NTT ( 1 Juni 2018) lalu. Pengurusan Administrasi Kependudukan akan dilakukan secara More »

DINAS DUKCAPIL  LOMBOK UTARA SIAP MEMBANTU

DINAS DUKCAPIL LOMBOK UTARA SIAP MEMBANTU

Kadis Dukcapil Lombok Utara (Sahabudin) Dukung Layanan Adminduk di Desa Gumantar  “Dukcapil Lombok Utara mendukung inisiatif Samanta bantu masyarakat adat Gumantar mendapatkan kepemilikan adminduk”. Kata Sahabudin. Lombok Utara saat fasdes Program Peduli More »

Lokakarya Sistem Informasi Desa (SID)

Lokakarya Sistem Informasi Desa (SID)

Lombok Utara _Pemerintah Desa Gumantar Bersama masyarakat desa menggelar Lokakarya  sistem informasi desa (SID) untuk pengelolaan basis data terpadu berbasis web yang difasilitasi oleh lembaga suadaya masyarakat (SAMANTA), pada hari kamis (22/3/18).   More »

 

Daily Archives: July 11, 2019

“ Pergantian Penerima PKH & Rasta Melalui Musywarah Desa

Pemerintah Desa Gumantar melakukan musdes Verifikasi  dan Validasi Calon Penerima Manfaat Yandas dan Bansos Tahun 2019.

Program PKH  merupakan program Pemerintah  yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang kurang mampu. Pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan pangan sangat penting. Agar bantuan mencapai tepat sasaran, dibutuhkan data yang valid.

Ketua BPD (Basri) menjelaskan” untuk mendapatkan data yang valid tersebut diperlukan  adanya Verifikasi  data ulang dari 16  Dusun di Desa Guamantar.  Dengan adanya verifikasi data ini diharapkan dapat memfilter warga yang benar-benar pantas menerima bansos rastra dan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tepat.

Lebih lanjut “Muniati (perwakilan PKH)  warga yang menerima uang PKH tidak sesuai sasaran, warga  yang semestinya berhak mendapatkan PKH dan Rasta malah tidak mendapatkan.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Gumantar bersama SAMANTA melalui program Peduli memfasilitasi  Musywarah Desa (musdes), lebih kurang 40 peserta yang di undang, OPD Kecamatan Kayangan, pendamping PSM Rasta Disos Desa Gumantar, Malinom (PJS Desa Guamnatar), ketua BPD,LPMD, Kepala Dusun, perwakilan  masyarakat Adat Gumantar  dan perwakilan  penerima PKH pada hari Rabu  tanggal 10 Juli  2019 di Aula Kantor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan  Kabupaten Lombok Utara.

Adapun Kriteria KPM yang wajib diganti yaitu:

  1. Rumah  tangga miskin tunggal yang sudah meninggal dunia.
  2. Pindah alamat / tempat tinggal.
  3. Dinilai  sudah tidak layak menerima rastra berdasarkan hasil musyawarah.
  4. Tidak mau menerima rastra.
  5. Tidak mau mengkonsumsi rastra.
  6. Menjual rastra yang diterima.
  7. Menyatakan mengundurkan diri dari penerima Rastra.

Kriteria / persyaratan  pengganti KPM sebagai berikut :

  1. Rumah  tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar.
  2. Rumah  tangga miskin yang memiliki balita dan anak usia sekolah wajib belajar.
  3. Rumah  tangga miskin yang kepala rumah tangganya perempuan.
  4. Rumah  tangga miskin yang menanggung anggota rumah tangga lanjut usia non potensial.
  5. Kondisi fisik rumah tidak layak huni.
  6. Rumah  tangga yang berpendapatan rendah dan tidak tetap.
  7. Keluarga peserta PKH.

Adapun hasil musywarah desa diantaranya:

  1. Verifikasi da validasi nama-nama masyarakat untuk di masukakan kedalam BDT ke Kabupaten
  2. Pengajuan nama-nama masyarakat yang akan di usulkan untuk masuk kedalam BDT ke Kabupaten.
  3. Pengajuan nama-nama usulan untuk di SKkan oleh Kecamatan Kayangan.