“Pertemuan Jejaring Advokasi Lombok Timur “

"Diskusi Tentang RAPERBUP PMKS, Di Lombok Timur"

“Diskusi Tentang RAPERBUP PMKS, Di Lombok Timur”

Samanta Foundation, Lombok Timur – Jejaring Advokasi yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang ada di Kabupaten Lombok Timur menggelar diskusi tentang Rancangan Peraturan Bupati (RAPERBUP)  tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

OMS yang tergabung dalam jejaring ini yaitu FMN Cabang Lombok Timur, Oasistala Lombok Timur, Agra Cabang  Lombok Timur, PMII  Cabang Lombok Timur, Pimpinan Pusat HIMMAH NW, Koalisi Nine Desa Kawasan Sub DAS PS dan PB, ADBMI, Program MAMPU – Wilayah Lombok Timur, LPSDM, dan Gema Alam NTB. Dalam diskusi yang digelar pada hari (Rabu, 14 Pebruari 2018 ini), anggota jejaring membahas tentang prosedur dan mekanisme Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Siswa Miskin, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Diskusi tentang RAPERBUP PMKS yang dilaksanakan di Lesehan Rirana Sawing – Lombok Timur, ini dilatarbelakangi oleh berbagai dinamika bantuan social. Anggota jejaring menilai penyaluran berbagai jenis bantuan social selama ini banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan ironis, keluarga yang dipandang layak memperoleh bantuan, justru tidak tersentuh. Sebaliknya, keluarga yang tergolong mampu banyak mendapat akses terhadap bantuan seperti kartu keluarga sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) lainnya. Padahal pemerolehan berbagai jenis kartu tersebut merupakan salah satu persyaratan bagi keluarga miskin yang berhak mendapat bantuan social.

Kondisi ini dinilai bermula dari masalah tidak akuratnya data keluarga miskin. Banyak diantaranya keluarga ekonomi menengah ke atas yang tercatat sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemutakhiran data kondisi social ekonomi masyarakat sehingga menghasilkan gambaran kondisi masyarakat secara riil di lapangan. Salah satu tantangannya adalah, proses pendataan lebih banyak mengandalkan pemerintah pusat, khusus Badan Pusat Statistik (BPS). Mustaan, salah seorang kepala dusun di Desa Mekar Sari menjelaskan, “Petugas sensus didatangkan dari luar desa. Mereka melakukan pendataan tanpa melibatkan perangkat pemerintah yang ada di tingkat desa. Maka sangat wajar jika hasilnya kemudian tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya di lapangan”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *