Desa Rempek Mendapat Kunjungan Dari 8 Negara

ew
"Peserta 8 Negara Mengunjungi Lokasi KK Desa Rempek"

“Peserta 8 Negara Mengunjungi Lokasi KK Desa Rempek”

Pada Hari Kamis, 18 Mei 2017 , Rempek salah satu Desa Kabupaten Lombok Utara yang telah menjalan kan Program  Kemitraan Kehutanan (KK) sejak tahun 2013.

Latar belakang masuknya Kemitraan Kehutanan Desa Rempek ialah masyarakat desa rempek yang sebagian dari mereka dengan terpaksa merambah hutan untuk bertahan hidup dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Dari jumlah penduduk desa Rempek  2.443 KK Hampir 60% masyarakat rempek hidupnya tergolong miskin, dan sebarannya rata-rata dipinggiran hutan atau yang berbatasan langsung dengan hutan. Dari 16 dusun di desa Rempek terdapat 5 dusun yang berbatasan langsung dengan hutan, diantaranya dusun Soloh Atas, Kuripan, Jelitong, Busur, Busur Barat.

Pada hari senin pagi sekitar jam 10.00 wita tempatnya tanggal 10 Juni 2013, Kepala Desa, BPD, KPH-Rinjani Barat, Dinas Kehutanan KLU, SAMANTA, 5 Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat sekitar kawasan hadir dalam pertemuan sosialisasi HTR yang pada waktu itu dilaksanakan di pasar umum Rempek, tidak terkeculai beberapa perwakilan dari dusun yang berbatasan langsung dengan hutan.

Seiring perjalanan waktu, regulasi kebijakan juga berkembang. Kemitraan Kehutanan yang diatur oleh peraturan mentri kehutanan no. 39 tahun 2013, dipandang sebagai tantanagn dan peluang. Pada awalnya skema PHBM lebih diarahkan pada skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Datingnya regulasi baru disambut baik oleh pemangku kepentingan di Rempek, tidak terkecuali kepala desa Rempek bapak Rinadim. Pembahasan dan diskusi pemahaman tentang regulasi yang baru (permenhut.No.39 tahun 2013) dilakukan kemudian bersama pengurus koperasi kompak sejahtera. Pertemuan multipihak pun dilakukan guna memperdalam pemahaman tentang regulasi yang baru, tidak terkeculai bersama Dinas Kehutanan Lombok Utara (BPPKKP). Diskusi tentang pendalaman tidak hanya dilakukan bersama masyarakat, di tingkat Samanta sendiri dilakukan diskusi pendalaman tentang kemitraan kehutanan beserta kekurangan dan kelebihan.

Kesamaan pemahaman dicapai setelah melakukan diskusi bersama multipihak, dan kemudian masyarakat dihadapkan pada pilihan skema. Bersama pengurus koperasi dan pengurus blok yang disepakati terakhir lebih memilih pada skema Kemitraan Kehutanan. Setelah tercapai kesepakatan pilihan, bersama multipihak kemudian dilakukan perencanaan bersama dalam menyongsong dan mengawal pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dan KPH Rinjani Barat menjadi leading sektornya. Tidak terkeculai, kami bersama KPH Rinjani Barat dan pengurus koperasai memulai membuat rencana kerja organisasi, termasuk rencana kerja umum dan renana kerja tahunan. Salah satu rencana kerja jangka pendek organisasi mempersiapkan persyaratan-persyaratan kelengkapan dalam kemitraan kehutanan.

Bersama KPH Rinjani Barat, SAMANTA dan Koperasi Kompak Sejahtera, kemajuan-kemajuan mulai dirasakan salah satunya adanya draf kesepakatan / MoU Kemitraan Kehutanan sebagai mana yang disyaratkan dalam Permen 39 tahun 2013. Selain sudah rampung draf MoU yang dibuat bersama, pengurus koperasi dan pengurus blok saat ini sedang melakukan pendataan potensi kawasan. Berkenan dengan persyaratan hokum koperasi sebagai syarat dari perjanjian , kami sempat mengalami hambata. Ketika kami mengurus persyaratan untuk membuat badan hokum koperasi, dengan UU no 17 tahun 2012 tentang koperasi kami sempat mengalami kevakuman. Dinas koperasi mengalami kesulitan untuk memproses dikarenakan PP dari UU tersebut sampai sekarang masih belum terbit,sehingga untuk memunculkan bdan hokumnya harus menunggu PP yang baru.

“Waktu terus berjalan, rajut-rajut mimpi dan harapan akankah menjadi kenyataan “ demikian paling tidak gambaran ungkapan para pengurus koperasi Kompak Sejahtera.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *