Kondisi Hutan Di Provinsi NTB

Kondisi Hutan di Batu Jangkih Lombok Tengah

Pemerintah Harus Radikal  Tangani Masalah Illegal Loging

Mataram- Mengatasi pembalakan liar (Illegal loging ) tidak bisa lagi dengan cara-cara biasa. Akan tetapi harus dengan cara yang lebih radikal, hal ini diungkapakan oleh Sekertaris Komisi II DPRD NTB Yek Agil, kemarin (4/10/16).

Menurutnya, kalau ditangani dengan cara reguler, maka pembalakan liar tidak akan bisa selesai. Sehingga komisi II
mengusulkan agar pembalakan ditangani dengan cara-cara yang tidak biasa. “Kalau selama ini tidak pernah keras sekarang harus keras, langkah radikal yang dimaksud adalah tidak hanya sekedar pendekatan yang sering dilakukan. Kalu perlu pemerintah membongkar serta memutus mata rantai pembalakan. Menghukum tegas siapapun yang terlibat dalamnya, mulai dari penebang, pengirim,penandah,pemodal,penjual hingga oknum-oknum aparat yang terlibat, semuanya harus diberikan hukuman berat agar tidak lagi melakukan perbutan tersebut. karna bila yang dihukum hanya penebang saja tidak efektif.

SUMBER : DINAS KEHUTANAN NTBKepala Dinas Kehutanan NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin dalam keterangan pers-nya mengatakan, untuk menjaga kelestarian hutan pihaknya memiliki lima fokus dalam pembangunan kehutanan. Pertama, rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan. Ada beberapa tantangan di hadapi untuk hal ini, diantaranya luas hutan kritis mencapai 555,427,35 hektare. Terdiri dari kritis parah 154.358,31 hektare dan kritis sedang 401.069,05 hektare.

“Target peningkatan luas penutupan lahan sebesar 50 ribu hektare dalam waktu lima tahun. Kedua, penegakan hukum. Upaya ini dilakukan dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia,ternak dan alam. Dalam kurun waktu 2011-2015 terdapat 146 kasus dengan 55 kasus diantaranya sudah vonis. Kasus ini didominasi pengangkutan kayu tanpa dokumen dan penebangan illegal. Sementara tahun 2016, terdapat 27 kasus yang ditangani, 7 kasus diantaranya sudah P21, 6 divonis, 14 kasus dalam penyidikan. Barang bukti yang berhasil disita berupa 33 unit alat angkut “, 313,79 meter kubik kayu.

Jumlah polisi hutan (pol-hut) Provinsi NTB hanya 12 orang dan 68 orang dari kabupaten. Denagan kondisi ini rasio mencapai 1 orang polisi berbanding 13.396 hektare hutan. Bersama polda NTB, Danrem 162/WB, kejaksaan Tinggi NTB, pemprov sepakat mengurangi pemalakan liar. Fokus ketiga adalah pengutan kelembagaan. Kedepan akan dibentuk 11 unit kesatuan pengelola hutan ( KPH) sebagai UPTD. Selain itu pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap 52 kelompok tani HKm dan 12 kelompok tani  HTR di seluruh NTB. Fokus selanjutnya, langkah ini upaya pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan terdapat 363 desa yang berbatasan dengan kawasan hutan di NTB. Desa-desa ini merupakan pintu keluar masuk hutan, pemerintah pusat sendiri menargetkan 12,7 hektare hutan dikelola menjadi perhutanan sosial. ” Perhutanan sosial merupakan upaya untuk mningkatkan hubunagn harmonis antara pngelola kawasan hutan dan masyarakat,” ujarnya (ili/r7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *