Gubenur NTB Cabut Izin

sekaroh

Cabut Gugatan

Bukti SK Gubernur Batalkan Izin Dua Investor Sekaroh Cukup Kuat

 Suara NTB – Dua investor yang menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pembatalan izin investasi di kawasan Hutan Sekaroh Lombok Timur (Lotim) mencabut gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Pencabutan gugatan ini dinilai karena pencabutan itu memiliki landasan hukum yang kuat.

Hal tersebut dikatakan Kuasa Hukum Pemprov NTB yang juga Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani, SH, MH di Mataram, Sabtu 23 Juli 2016. Ruslan mengatakan, langkah Bupati Lotim, H. Ali Bin Dachlan, SH membatalkan izin PT. Eco Solutions Lombok (ESL) yang kemudian menerbitkan izin kepada PT. Lombok Saka dan PT. Palamarta bertentangan dengan aturan. Pasalnya, bupati menerbitkan izin di atas izin.

Mengenai hal ini, kata Ruslan, pemprov sering mengingatkan bupati soal pembatalan izin PT.ESL tesebut namun tak diindahkan. Karena tak ada respons, akhirnya Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengeluarkan SK Pembatalan Izin yang dikeluarkan bupati terhadap dua investor tersebut. Ruslan menjelaskan, pembatalan SK harus dilakukan dengan SK juga, bukan dengan surat biasa.

‘’Surat biasa, secara prosedural tidak tepat. Sehingga keluarlah keputusan gubernur. Ini melalui kajian yang luar biasa. Sangat benar Pak Gubernur membatalkan itu. Karena tak boleh menerbitkan izin di atas izin. Terlebih izin soal kehutanan ini sudah beralih ke provinsi sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,’’ tambahnya.

Setelah munculnya SK Gubernur, kedua investor itu menggugat. Menurut Ruslan, gugatan dua investor itu hanya main-main saja. Pasalnya, begitu mereka memasukkan gugatan di PTUN Mataram, pemprov langsung menjawab gugatan tersebut.

“Kita jawab gugatan itu,  dia (investor)  tidak mampu membuat replik. Sampai ditunda tiga kali sidang bahkan  sampai empat kali dia minta tunda tapi kami keberatan,’’ katanya.

Karena tidak mampu membuat replik, Pemprov kemudian meminta pembuktian surat. Dalam pembuktian surat ini mereka tak mampu lagi. Bahkan, kata Ruslan, Pemprov sudah menghadirkan saksi ahli terkait hal itu.”Sudah hadir saksi ahli pada waktu itu untuk didengar keterangannya. Pada saat itulah dia menyampaikan surat mau mencabut gugatannya. Nampak dia tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya,’’ ujarnya.

Pemprov berharap kepada Pemkab Lotim sebagai bagian dari NKRI supaya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, kewenangan soal pengelolaan kehutanan sekarang berada di provinsi. (nas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *